- Flickr
VIVAnews - Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum diseret-seret dalam sejumlah kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu pelengseran Anas dari kursi ketua umum pun menyeruak.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Supacua tak menampik adanya desakan supaya Anas mundur. Pro dan kontra melanda internal partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Saya kira ini dilema, bukan cuma di DPP tapi di daerah," kata Max ketika dihubungi, Kamis 2 Februari 2012.
Menurut dia, gejolak itu lumrah terjadi di tubuh sebuah partai. "Letupan-letupan ini wajar saja. Anas sudah berkata ini demokrasi, itu salah satu hal sudah diperjelas, letupan pasti ada," katanya.
Max Sopacua juga menanggapi rekan sejawatnya, Ruhut Sitompul, yang menyatakan SBY telah mengantongi nama pengganti Anas. Bagi Max, pernyataan Ruhut tak lebih dari seruan hati salah satu kader partai. "Apa yang disampaikan Pak Ruhut kita anggap seruan hati, rasa memiliki Partai Demokrat," kata dia.
Demokrat, kata dia, menyerahkan keputusan kepada Anas, apakah akan mundur atau menunggu proses hukum di KPK. "Tidak ada orang yang bisa memaksakan Anas nonaktif atau Anas bertahan," kata dia.
Namun, Max mengatakan, untuk saat ini partainya memilih menunggu perkembangan proses hukum. "Itu sudah disampaikan DPP ke masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyebut-nyebut Anas menerima dana dari hasil suap proyek Wisma Atlet Palembang, Hambalang, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anas Membantah
Anas sendiri telah berkali-kali membantah tudingan itu. Dia mengaku tak pernah menerima uang dari perusahaan Nazaruddin sebagai hasil proyek itu, termasuk dari Mindo Rosalina Manulang.
Anas meminta agar masalah ini biar diselesaikan secara hukum. Tapi, sambungnya, kalau masalah hukum dikembangkan ke sana ke mari menjadi masalah politik atau dimanipulasi sebagai kendaraan politik, itulah yang kemudian menimbulkan kekeruhan.
Karena itu, kata Anas, percayakan saja kasus ini kepada KPK yang sedang menanggani kasus ini. Sebab KPK adalah lembaga kompeten, kredibel, profesional dan punya standar menuntaskan masalah ini secara hukum. "Biar keadilan hukum yang bicara," katanya kepada wartawan Kamis, 26 Januari 2012.
Dalam wawancara dengan VIVAnews.com, Juli 2011 lalu, Anas menegaskan bahwa ada perubahan yang sangat mendasar dalam sikap dan keterangan Nazaruddin. Saat itu Anas menegaskan bahwa dia mendapat informasi dari Amir Syamsuddin--Sekretaris Dewan Kehormatan yang memeriksa Nazaruddin --bahwa Nazaruddin memang memberi uang kepada sejumlah orang.
Ketika diperiksa Badan Kehormatan, Nazaruddin menyebut nama-nama penerima uang itu. Tapi kata Anas, "Nama saya tidak disebutkan dalam pemeriksaan itu." Tapi dalam perkembangannya kemudian, lanjut Anas, ada koreksi. "Yang lain-lain tidak disebut, kemudian mengerucut ke nama saya."
Sementara itu, menanggapi isu pelengseran dirinya dari posisi ketua umum Demokrat, Anas santai. Dia menegaskan ketuan umum demokrat hanya satu, yaitu dirinya. Tidak ada desakan mundur. (umi)
Ada 4,14 Juta Temuan di Google jika Klik Kata Ini
Hilirisasi menjadi isu penting di Indonesia. Jika mengklik kata tersebut di Google, maka dalam 0,25 detik muncul 4.140.000 temuan.
