- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyayangkan jika ternyata ada sumbangan dari partai politik lain untuk kongres partai Demokrat. Dia minta Badan Kehormatan bergerak mengusut isu ini.
Max mengingatkan, Jumat 17 Februari 2012, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat berkali-kali mengingatkan kader untuk tidak bermain politik uang.
Setahu Max, semua kandidat ketua umum saat Kongres di Bandung pada 2010 memang mengantongi uang, termasuk kandidat yang dia dukung, Marzuki Alie. "Kalau Pak Marzuki (Alie) tidak ada sumbangan dari parpol," kata dia.
Max pun meminta Dewan Kehormatan menelusuri isu politik uang yang menyeret nama Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
Salah satu yang harus dicari kebenarannya adalah pengakuan salah satu tim sukses Anas Urbaningrum dalam Kongres Demokrat tahun 2010 lalu, Umar Arshal. Umar mengaku Partai Golkar dan PKS ikut menyumbang dana bagi Anas dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Bandung itu.
"Saya rasa parpol yang disebut perlu klarifikasi agar tidak ada saling menyalahkan sesama parpol," kata Max.
Selain pengakuan Umar, Anas juga diterpa isu miring terkait pemilihannya sebagai ketua umum. Dua mantan DPC mengaku menerima uang dari tim sukses Anas untuk memenangkan Anas. Mereka adalah mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Diana Maringka dan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Ismiyati.
Terkait isu politik uang itu, mantan tim sukses Anas, Ahmad Mubarok sudah membantah.
"Mana ada itu? Ini rekayasa, sama saja seperti penyembelihan sapi yang sadis di rumah potong, itu ternyata kerjaan eksportir daging," kata Mubarok. "Tidak ada orang yang terima uang itu mengaku."
Bantahan juga datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa yang menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu.
“Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional,” kata Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa pengakuan Diana itu harus diuji kebenarannya. Perlu diinvestigasi oleh berbagai instrumen di internal partai seperti Komisi Pengawas Demokrat. (eh)