- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan Komisi Pengawas Demokrat akan memanggil kader-kader yang dinilai memiliki informasi mengenai dugaan pemberian uang oleh tim sukses Anas Urbaningrum.
“Komisi Pengawas jemput bola untuk benahi partai. Laporan dari kabupaten dan provinsi, semua akan ditampung,” kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.
Kedatangan Mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Diana Maringka, hari ini ke Kantor Komisi Pengawas Demokrat, menurut Ruhut juga terkait hal itu. “Semua yang mengaku menerima uang akan dipanggil, supaya terang-benderang,” ujar anggota Komisi III DPR itu.
Diana sendiri mengaku menemui Komisi Pengawas Demokrat atas inisiatif pribadi. Ia datang bersama tiga kader Demokrat lain yang seluruhnya berasal dari Sulawesi. Mereka berempat mengaku menerima uang dari tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.
Pengakuan Diana
Sebelumnya Diana menceritakan, dirinya dan 11 pengurus cabang Demokrat di Sulawesi Utara mendapatkan uang dari tim sukses Anas. Menurutnya, mereka dikumpulkan di hotel dan dipanggil satu per satu untuk menerima uang tersebut.
“Pemberiannya bertahap. Pertama saya diberi Rp30 juta. Lalu yang kedua US$2.000. Pemberian ketiga diberikan pada hari pemilihan, US$5.000,” ujar Diana. Ia menambahkan, uang itu tidak hanya diterima oleh pengurus Demokrat Sulut, tapi juga peserta Kongres Demokrat dari daerah lain.
Selain diberi uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar, Diana juga mengaku diberi BlackBerry Gemini oleh tim sukses Anas. Pemberian telepon selular itu diberikan menjelang kongres. “Semua peserta dapat Blackberry dari tim Anas,” ucapnya.
Namun mantan ketua tim sukses Anas yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, membantah pengakuan Diana. “Itu pasti ada yang merekayasa,” kata dia. Wasekjen Demokrat Saan Mustofa juga menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu.
“Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional,” tegas Saan. (eh)
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Harus Mundur dari Jabatan jika Ikut Pilkada, Begini Aturannya
KPU RI telah menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024.
