- VIVAnews/Syahrul Ansyari
VIVAnews – Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang hendak mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden 2014, dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi parpol tahap II oleh Komisi Pemilihan Umum, Minggu malam 28 Oktober 2012.
Padahal SRI sebelumnya telah “susah-payah” berupaya mengikuti Pemilu 2014 dengan menyiasati sulitnya verifikasi partai politik baru di Kementerian Hukum dan HAM. Tak seperti Partai NasDem yang resmi berbadan hukum setelah lolos verifikasi parpol baru di Kemenkumham, Partai SRI justru melompati tahap itu.
Seperti yang dilakukan Partai Nasrep – dengan ikonnya Tommy Soeharto – yang mengakuisisi partai lain yang telah memiliki badan hukum, Partai SRI pun Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR). Caranya, Partai SRI bergabung dengan PDPR, dan selanjutnya PDPR mengubah nama menjadi Partai SRI.
Akhir Maret 2012, para pengurus Partai SRI pun menggelar syukuran di kantor mereka untuk merayakan pengakuan badan hukum atas partai itu. Sayangnya, Partai SRI pun tidak mendapat kesempatan untuk melangkah ke pesta demokrasi akbar di Pemilu 2014.
Langkah Partai SRI itu setali tiga uang dengan Nasrep – partai yang siasat “cerdik”-nya mirip. dalam verifikasi administrasi parpol tahap dua. Partai pengusung Tommy Soeharto itu terpaksa menunda cita-cita mereka untuk mengembalikan Indonesia ke era Sorharto.
Padahal Nasrep dan SRI sama-sama sudah memiliki capres untuk Pemilu 2014, Tommy Soeharto dan Sri Mulyani Indrawati. Majelis Pertimbangan Partai SRI, Arbi Sanit, menyatakan sosok Sri Mulyani yang berintegritas tinggi dan berpengalaman sebagai manajer kenegaraan, menjadikannya sangat tepat sebagai . “Ada kesetaraan di situ, di mana dia dengan tegas menolak bertransaksi dengan anggaran publik,” ujarnya.
Taufan menegaskan, Sri Mulyani adalah ukuran terbaik bagi masa depan politik Indonesia. Apapun, Partai SRI sendiri harus menunggu lebih lama lagi untuk berkiprah nyata dalam perpolitikan nasional setelah gagal di verifikasi KPU.
Tunggu Majelis Syuro, PKS Akan Tentukan Ikut Koalisi atau jadi Oposisi Lagi
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sudah 10 tahun menjadi partai oposisi atau di luar pemerintahan. Semenjak Joko Widodo, menjadi Presiden. Apakah berlanjut di 2024 ini?
