Sumber :
- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews
- Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar karena suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan termasuk politisi. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh misalnya, mendesak sistem pemilihan kepala daerah langsung dihapus saja.
"Nasdem mendukung penghapusan Pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD," kata Surya Paloh. "Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada," ujar ketua umum partai yang mengusung jargon Gerakan Perubahan tersebut.
Baca Juga :
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
Menurut Paloh, degradasi moral di Indonesia sudah sedemikian parah, sehingga juga mengakibatkan hilangnya kepekaan sosial para pejabat negara. "Sebagai contoh apa yang telah dilakukan seorang Ketua MK Akil Mochtar. Akil harus dihukum yang seberat-beratnya dan penggantian ketua MK harus segera dilakukan," katanya.
Menyinggung adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir berniat melemahkan peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Paloh mengatakan sangat menyayangkan hal tersebut. "Mereka yang pro terhadap pemangkasan peran KPK bisa dikatakan juga pro terhadap para koruptor. NasDem menentang hal itu dan mendukung penuh peran optimal KPK," ujarnya.
Meski demikian Paloh berharap keberadaan KPK di Indonesia tidak terlalu lama, karena hal itu menjadi indikator negatif bagi bangsa ini. "Tentunya kita berharap KPK tidak terlalu lama berada di Indonesia, karena hal itu mencerminkan tidak stabilnya negara kita. Tetapi saat ini kita masih memerlukan KPK dan harus kita dukung keberadaannya," kata Paloh. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menyinggung adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir berniat melemahkan peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Paloh mengatakan sangat menyayangkan hal tersebut. "Mereka yang pro terhadap pemangkasan peran KPK bisa dikatakan juga pro terhadap para koruptor. NasDem menentang hal itu dan mendukung penuh peran optimal KPK," ujarnya.