Sumber :
- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews
- Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar karena suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan termasuk politisi. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh misalnya, mendesak sistem pemilihan kepala daerah langsung dihapus saja.
"Nasdem mendukung penghapusan Pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD," kata Surya Paloh. "Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada," ujar ketua umum partai yang mengusung jargon Gerakan Perubahan tersebut.
Menurut Paloh, kepala-kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung tidak serta-merta membuktikan kualitas dan integritas orang yang terpilih. Hal itu terbukti dengan begitu banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. "Data Kemendagri menyebutkan, hingga Juli 2013 sebanyak 298 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, maupun wali kota tersangkut kasus korupsi," ujar Paloh dalam pesan tertulisnya.
Dia menambahkan, "Belum lagi ekses pilkada langsung yang acapkali menimbulkan konflik horisontal, hingga puluhan orang tercatat meninggal dunia, dan ratusan lainnya luka-luka."
Menurut Paloh, degradasi moral di Indonesia sudah sedemikian parah, sehingga juga mengakibatkan hilangnya kepekaan sosial para pejabat negara. "Sebagai contoh apa yang telah dilakukan seorang Ketua MK Akil Mochtar. Akil harus dihukum yang seberat-beratnya dan penggantian ketua MK harus segera dilakukan," katanya.
Baca Juga :
Terpopuler: Gempa Garut, Dewas Bongkar Perilaku Wakil Ketua KPK, Keluarga Polisi ke Jakarta
Kata Prabowo Keberlanjutan Tetap Butuh Perbaikan
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan, keberlanjutan yang akan diterapkan oleh pemerintahannya kelak tetap melakukan sejumlah perbaikan.
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :