Sumber :
- Antara/Rosa Panggabean
VIVAnews
– Partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan berkumpul di rumah Menteri Koperasi dan UKM yang juga Sekretaris Setgab, Syarif Hasan, untuk membangun soliditas dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa malam 17 Desember 2013.
Namun ada satu anggota Setgab yang tak hadir dalam pertemuan itu, yakni Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengatakan, mereka sesungguhnya juga diundang rapat, tapi berhalangan hadir. Alasannya lebih kepada faktor teknis.
“Kami diundang, tapi yang diundang Sekretaris Fraksi Abdul Hakim. Sementara beliau ada kunjungan kerja Komisi V untuk meninjau persiapan berbagai pelabuhan menghadapi akhir tahun dan Natal,” kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Namun ada satu anggota Setgab yang tak hadir dalam pertemuan itu, yakni Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengatakan, mereka sesungguhnya juga diundang rapat, tapi berhalangan hadir. Alasannya lebih kepada faktor teknis.
Baca Juga :
The Cause of Athens Sky Turns Orange
“Kami diundang, tapi yang diundang Sekretaris Fraksi Abdul Hakim. Sementara beliau ada kunjungan kerja Komisi V untuk meninjau persiapan berbagai pelabuhan menghadapi akhir tahun dan Natal,” kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Desember 2013.
Hidayat mengatakan, undangan kepada Sekretaris Fraksi PKS disampaikan hanya via telepon. “Dia bilang ada telepon dari Setgab untuk menyampaikan undangan. Tidak ada kader yang menggantikan (Abdul Hakim datang rapat),” ujarnya.
Berdasarkan catatan
VIVAnews
, PKS kerap tak menghadiri rapat Setgab. PKS pun mengkritik cara Setgab mengumpulkan anggotanya. “Berkumpul jangan cuma kalau pemerintah ingin minta dukungan. Harusnya rutin kumpul,” kata Hidayat.
PKS sendiri mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah soal Perppu MK, yakni menolaknya. “Sampai hari ini sikap kami sama. Kami menilai Perppu itu tidak genting. Perppu baru ditandatangani dua minggu setelah (mantan Ketua MK) Akil Mochtar ditangkap. Apa itu mendesak?” kata Hidayat.
Diputus sebelum 20 Desember
Wakil Ketua DPR Priyo Budi santoso mengatakan, nasib Perppu MK akan diputus sebelum 20 Desember 2013, apakah disetujui atau ditolak. Badan Musyawarah DPR telah menugaskan Komisi III Bidang Hukum DPR untuk membahas perppu tersebut.
“Posisi DPR soal Perppu MK itu tinggal mengangguk atau menggeleng. Artinya, menyetujui atau menolak,” kata Priyo. Ia sendiri mengapresiasi Perppu MK karena menunjukkan langkah serius Presiden dalam menyelamatkan MK saat terjadi ‘halilintar besar’ di lembaga penegak konstitusi tersebut.
Berikut 3 substansi Perppu MK:
1. Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang MK ditambah, “Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.”
2. Mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang MK.
Untuk itu sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR, dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial.
Panel ahli beranggotakan 7 orang yang terdiri dari: 1 orang diusulkan oleh MA, 1 orang diusulkan oleh DPR, 1 orang diusulkan oleh Presiden, dan 4 orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
3. Perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi.
Oleh karena itu MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan 5 orang terdiri dari: 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang bidang hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Untuk mengelola dan membantu administrasi MKHK, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di KY.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hidayat mengatakan, undangan kepada Sekretaris Fraksi PKS disampaikan hanya via telepon. “Dia bilang ada telepon dari Setgab untuk menyampaikan undangan. Tidak ada kader yang menggantikan (Abdul Hakim datang rapat),” ujarnya.
