Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVAnews - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah bahwa partainya dijanjikan akan mendapat kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat usai aksi walk outnya sehingga UU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah diwakilkan oleh DPRD disahkan.
"Siapa dengan siapa itu? (dijanjikan kursi MPR)," kata Syarief di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 September 2014.
Syarief juga mengaku belum tahu dan tak pernah membaca perjanjian itu dengan Koalisi Merah Putih. Meskipun surat perjanjian itu ditandatangani oleh semua pimpinan fraksi Koalisi Merah Putih.
Baca Juga :
Berbulan-bulan Banjir Tak Kunjung Surut, Daerah di Bulak Barat Depok Ini Bak Kampung Mati
"Saya belum tahu. Belum pernah baca itu," kata dia.
Bahkan, kata Syarief pihaknya belum pernah membicarakan soal bagi-bagi kursi itu dengan Koalisi Merah Putih. "Nggak ada janji-janji. Nggak ada itu," katanya.
Demokrat pun saat ini belum menentukan siapa yang akan diajukan untuk menjadi calon ketua DPR maupun MPR. "Ya. Kita lihat saja nanti. Targetnya lihat saja nanti," ujar dia.
Sebelumnya, soal jatah kursi Demokrat jika UU Pilkada disahkan menggunakan opsi pilkada tidak langsung, tak dibantah oleh rekan koalisinya sesama Koalisi Merah Putih.
"Ya (Demokrat) salah satunya (calon Ketua MPR)," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
Hingga saat ini masih menggelar rapat terbatas di gedung Sasana Manggala, Halim Perdanakusuma. Rapat yang digelar sejak pukul 01.00 dini hari itu terkait UU Pilkada yang disahkan alam rapat Paripurna DPR RI pekan lalu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bahkan, kata Syarief pihaknya belum pernah membicarakan soal bagi-bagi kursi itu dengan Koalisi Merah Putih. "Nggak ada janji-janji. Nggak ada itu," katanya.
