JK Pastikan Tak Rekrut Calon Menteri Bermasalah

Jusuf Kalla
Sumber :
  • VIVAnews/Erick Tanjung
VIVAnews
Pendukung Israel Provokasi Mahasiswa Pro Palestina di Universitas California
- Wakil Presiden Jusuf Kalla masih memproses nama-nama kandidat menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Proses ini mengacu pada rekomendasi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kelompok Kemanusiaan Periksa Persenjataan Mematikan yang Belum Meledak di Gaza

"Masih dalam proses, bisa malam, bisa besok," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.
MUI Ajak Masyarakat Doakan Timnas Indonesia: Juara Piala Asia U-23 dan Lolos Olimpiade


JK mengakui adanya kode warna sebagai catatan para calon menteri yang diterimanya dari KPK. JK menegaskan, dia dan Jokowi akan mempertimbangkan kode warna itu terutama yang berwarna kuning muda.


"Kalau baca keterangan Pak Zulkarnain hari ini, tentu punya tingkat masing-masing. Kuning muda itu banyak aduan masyarakat. Kalau semua aduan dipertimbangkan
waduh
, semua orang
ngadu
," ujarnya.


Menurut dia, jangan sampai aduan-aduan masyarakat ini justru menghalangi orang untuk menjadi menteri. Baginya, semua harus mengacu pada proses hukum, di mana ada asas praduga tak bersalah.


Sementara itu, untuk nama-nama calon menteri yang diberi kode berwarna merah oleh KPK dan PPATK, JK memastikan, nama-nama tersebut tidak akan ditunjuk sebagai menteri. Meski begitu, JK enggan membeberkan siapa saja nama calon menterinya yang diberi tanda merah. "Yang merah saya tidak tahu," ujarnya.


Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan, KPK sudah memberikan masukan terhadap rekam jejak calon menteri sesuai dengan permintaan Jokowi. KPK telah memberikan catatan kepada para calon yang dinilai bermasalah.


"Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin 20 Oktober 2014.


Menurut Zul, dalam penelaahan itu, KPK melibatkan sejumlah petugas di lembaganya yang biasa membuat profil, termasuk melihat catatan perkara korupsi, laporan masyarakat serta dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


Bahkan, dia menyebut penyelidik dan penyidik juga turut dilibatkan. "Kalau ada
potential suspect
, ya mereka ikut dilibatkan. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," ujar dia. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya