Golkar Sumut: Pemerintah Harusnya Sudah Paham Munas Bali yang Sah
Selasa, 16 Desember 2014 - 18:31 WIB
Sumber :
- Antara/Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara geram dengan sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang tak mengesahkan satu dari dua kubu partai itu.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Daudsyah Munthe, hari ini mengatakan seharusnya Kemenkum HAM sudah memahami bahwa kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali adalah yang sah. Sebab, Munas itu diselenggarakan sudah sesuai mekanisme dan aturan dasar Partai.
Baca Juga :
FOKUS: Ciamis Berdarah
Baca Juga :
Polisi Ungkap Kejadian Saat Suami Tawarkan Potongan Tubuh Mutilasi Istrinya ke Warga di Ciamis
Baca Juga :
15 Tim Ini Kantongi Tiket ke Olimpiade 2024, Tinggal Tunggu Hasil Timnas Indonesia Vs Guinea
Dia hanya meminta khalayak untuk tidak memanas-manasi dan menimbulkan kisruh Partai Golkar agar program Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Lagi pula Golkar akan mendukung kebijakan Pemerintah jika itu memang berpihak pada rakyat.
Golkar Sumut juga meminta Pemerintah secepatnya menyelesaikan masalah dualisme itu agar pencanangan program-program Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Jika tidak, masyarakat juga yang dirugikan. (ren)
Budi Hermansyah/Medan
Baca berita lain:
Baca berita lain:
Halaman Selanjutnya
Golkar Sumut juga meminta Pemerintah secepatnya menyelesaikan masalah dualisme itu agar pencanangan program-program Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Jika tidak, masyarakat juga yang dirugikan. (ren)