Sumber :
- ANTARA/Nyoman Budhiana
VIVAnews
- Partai Golkar baru saja menggelar perundingan sebagai upaya damai dari kedua kubu. Dalam perundingan kedua ini, menghasilkan kesepakatan hingga 60 persen, sementara yang belum sepakat 40 persen
Salah satu yang menjadi kesepakatan dalam perundingan ini bahwa Golkar akan menjadi mitra strategis pemerintah.
"Tadi kita rumuskan sikap posisi Golkar kepada pemerintah," kata juru runding dari kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis 8 Januari 2014.
Namun, kata Hidayat belum dibahas mengenai keberadaan Golkar di Koalisi Merah Putih. Sebab, kubu Agung Laksono berharap Golkar ke luar dari KMP dan tidak bergabung ke koalisi manapun.
"Kesepakatan yang paling penting posisi Golkar terhadap pemerintah. Kami sampaikan pemerintah di mata Golkar adalah mitra strategis. Dan kami lakukan itu dengan konstruktif kritis dan mendukung keberadaannya selama lima tahun," kata Hidayat.
Artinya, kata Hidayat, Golkar akan mendukung keberlangsungan pemerintahan hingga lima tahun mendatang, namun partainya tidak akan 100 persen mendukung program pemerintah. "Kalau tidak pro rakyat ya tidak kita dukung," kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh juru runding dari kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar. Menurut dia, dalam perundingan tadi disepakati bahwa partainya tidak akan mengganggu apalagi menjatuhkan jalannya pemerintahan.
Sementara, menurut Agun, kubu Agung berharap Golkar ke luar dari KMP dan kembali ke jati diri Partai golkar. "Jangan sampai KMP ini permanen," ujar dia.
Baca Juga :
Ketika Gerindra Tak Hadiri Rapimnas Golkar
Sementara, juru runding dari kubu Agung lainnya, Andi Matalata, mengatakan bahwa menjadi mitra strategis pemerintah belum tentu harus bergabung ke pemerintahan.
"Menurut kami yang ditugaskan membangun negeri ini pemerintah, golkar untuk sejahterakan rajyat, membantu pemerintah bukan berarti bergabung ke pemerintah," ujar Andi.
Halaman Selanjutnya
Sementara, juru runding dari kubu Agung lainnya, Andi Matalata, mengatakan bahwa menjadi mitra strategis pemerintah belum tentu harus bergabung ke pemerintahan.