- Antara/ Wahyu Putro
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo segera akan mengganti posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dijabat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Sejumlah nama beredar akan menggantikan Marciano di posisi strategis ini.
Beberapa nama yang beredar adalah Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, politikus PDIP Mayjend TNI (Purn) TB Hasanuddin, politikus PDIP Andreas Pareira, Pengamat LIPI Ikrar Nusa Bakti dan mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali. Wakil Ketua Umum PKB, Lukman Edy, meminta pemilihan kepala BIN tidak memunculkan kegaduhan baru.
"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Citanya Jokowi-JK bisa terwujud. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu Presiden menciptakan suasana kondusif itu," kata Lukman Edy di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 24 Februari 2015.
Dari sejumlah nama yang beredar, nama mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, menguat sebagai salah satu kandidat. Namun di tengah proses itu, situasi tidak kondusif sudah mulai nampak dengan munculnya tuduhan As'ad sebagai pelaku pelanggaran HAM.
"Pak As'ad Said Ali bukan pelanggar HAM, saya sudah tanya ke beberapa komisioner Komnas HAM bahwa tidak ada dokumen apapun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As'ad terlibat dalam pelanggaran HAM," ujarnya.
Menurut Lukman, tuduhan personal kepada As'ad sangat subjektif dan hanya berdasarkan kepada kebencian pribadi. Ia meminta jangan ada kriminalisasi kepada As'ad. Apalagi As'ad yang merupakan mantan Wakil Kepala BIN saat ini merupakan kader Nahdlatul Ulama.
Saat ini, As'ad merupakan Wakil Ketua Umum PBNU, organisasi keagamaan terbesar di negeri ini, bahkan terbesar di dunia. Dia menilai, As'ad adalah sosok yang dihormati di lingkungan NU dan pesantren pesantren. Ia dikenal sangat perhatian dan aktif terhadap pendidikan kaderisasi dan penanaman nilai nilai kebangsaan kepada anak anak muda NU.
"Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi Kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi," tegasnya.
Namun Lukman yang kini duduk di Komisi II DPR itu menolak bila mendesak pemerintah agar kader NU dapat menjadi Kepala BIN. Pihaknya menyerahkan semuanya kepada Presiden Joko Widodo.
"Soal posisi Kepala BIN, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi. Untuk memilihnya dengan objektif, mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan bangsa," terang dia.
Baca juga:
Pengamat: Publikasi Anggota BIN Ancam Jiwa Banyu Biru
BIN mesti cari pengunggah SK Banyu Biru ke media sosial
