- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dianggap telah meruntuhkan bangunan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, saat membacakan sikap fraksi partai Koalisi Merah Putih (KMP) di Gedung DPR Jakarta, Jumat 13 Maret 2015.
Jazuli Juwaini menyesalkan tindakan intervensi Menkumham dalam internal Partai Golkar dan PPP. Menurut Jazuli, Yasonna harusnya menciptakan situasi yang kondusif mengingat ekonomi RI sedang terpuruk.
"Rupiah sudah menyentuh angka Rp13 ribu terhadap dolar, beras naik, kondisi politik kita malah gaduh," ujar Jazuli.
Dia menambahkan, seusai pemilu kondisi politik negeri ini banyak kegaduhan. Tapi kemudian kembali harmonis setelah Presiden Joko Widodo dilantik dan KMP memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
"Namun malah ribut-ribut lagi akibat ulah Menkumham yang menerapkan standar ganda. Ada kepentingan pihak tertentu di balik keputusan yang dikeluarkan Menkumham," kata Jazuli.
Ditambahkan Jazuli, PKS dalam hal ini tidak dalam kapasitas mencampuri urusan internal partai lain. Namun keputusan Menkumham terkait Partai Golkar dan PPP patut untuk mendapat perhatian dari Fraksi PKS karena menyangkut tindakan penyalahgunaan wewenang.
"Kami mengimbau Menkumham bersikap arif dan bijaksana," Jazuli menegaskan.
Cederai Kepercayaan Publik
Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Dimyati Natsakusuma, mengatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan Yasonna Laoly yang memihak kubu Romahurmuziy yang telah melanggar AD/ART partai.
Begitu juga dengan surat keputusan Yasonna pada tanggal 10 Maret 2015, yang telah memenangkan Musyawarah Nasional Golkar di Ancol atau kubu Agung Laksono.
"Apa yang telah dilakukan Menkumham itu di luar aturan yang ada berupa kesewang-wenangan," ujar Dimyati.
Karena itu, Dimyati menuturkan, sikap yang dilakukan oleh menteri Yasonna tersebut telah mencederai kepercayaan publik.
"Kami tidak percaya lagi dengan Yosanna Laoly. Dia melakukan abuse of power," katanya.
Dengan demikian, koalisi partai yang tergabung di barisan Merah Putih, lebih percaya kepada pucuk pimpinan negara untuk menyelesaikan polemik partai di Indonesia.
"Kami percaya hanya kepada Presiden Joko Widodo yang bisa mengislahkan partai-partai yang bersengketa," ujar Dimyati.
Namun, jika kondisi perselisihan partai ini belum menemukan solusi terbaik, maka beberapa anggota fraksi yang tergabung di KMP akan melakukan tindakan tegas.
"Kami akan menggunakan hak angket jika keadaan tetap tidak berubah," tegas Dimyati. (ase)
Muhammad Iqbal/ Jakarta
Baca juga:
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
