Menteri Yasonna Tak Pernah Bicara Soal Perpres Golkar

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, membantah pernah menyebutkan soal akan adanya Peraturan Presiden (Perpres) pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Menurut Menteri asal PDI Perjuangan itu, munculnya isu tersebut lantaran media keliru dalam menangkap pernyataannya. "Saya ingin koreksi bahwa Perpres itu soal bebas visa 45 negara bukan mengenai Golkar," kata Yasonna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 18 Maret 2015.

Akibat banyaknya pemberitaan soal Perpres untuk Golkar, Yasonna mengaku banyak dihubungi berbagai pihak. Dia pun menyesalkan banyaknya media yang keliru mengutip pernyataannya.

"Jadi Perpres kemarin yang dimaksud itu soal bebas visa. Itu kan kalian tanya soal bebas visa. Kalau soal Golkar, keputusan Menkumham," tuturnya.

Menurut Yasonna, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kewenangan untuk pengesahan Partai Politik ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Selasa 17 Maret 2015, Yasonna memang ditanya soal Golkar saat berada di Istana Kepresidenan. Sebelum bicara soal Golkar, Yasonna sedang menjelaskan soal aturan bebas visa bagi turis asing yang ada di Indonesia.

Saat sedang memberi penjelasan, muncul pertanyaan soal Golkar, namun ternyata politikus PDIP itu tak menjawab pertanyaan, melainkan melanjutkan penjelasannya soal aturan bebas visa. (ren)