- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, meminta pimpinan DPR RI tidak langsung menyikapi surat dari Presiden, Joko Widodo terkait pengajuan Komisaris Jenderal Polisi, Badrodin Haiti sebagai pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon Kapolri.
Sebagaimana diketahui, Komjen Budi Gunawan sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri. Bahkan, paripurna DPR telah menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman.
"Kita minta penjelasan sejelas-jelasnya pembatalan Budi Gunawan ini ke Presiden yang sudah kita setujui. Kita ingin Presiden kedepan tidak mengangkangi kelembagaan DPR RI ini," kata Masinton di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 23 Maret 2015.
Anggota komisi III DPR RI ini menambahakan meski Presiden mempunyai hak prerogatif terkait pemilihan Kapolri, namun Presiden tetap harus melalui mekanisme legislatif untuk melantik Badrodin sebagai Kapolri.
"Kita negara hukum, negara kita konstitusi, maka dalam konteks ini kita harus tegas, terutama surat Presiden mengenai calon Kapolri," ujar dia.
Penjelasan ini lanjut dia, sangat penting, dimana hingga saat ini sebenanya belum ada kejelasan terkait posisi Komjen Pol, Budi Gunawan yang awalnya telah disahkan sebagai Kapolri dalam paripurna DPR RI.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan belum akan membahas surat Presiden, Jokowi. Menurutnya pimpinan DPR masih menunggu waktu untuk bertemu dengan Pesiden, Jokowi yang akan memberikan penjelasan.
"Prinsipnya Presiden sudah akan bersedia menjelaskan. Saat ini beliau sedang di luar negeri. Kita tingal menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dan mendapat penjelasan," katanya
