Sumber :
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, membeberkan sejarah awal konflik partainya yang berujung pada dualisme kepengurusan. Konflik ini sarat muatan kepentingan kekuasaan.
Dalam keterangan persnya di ruang pimpinan Fraksi Golkar DPR pada Rabu, 29 April 2015, Idrus mengatakan bahwa konflik di Partai Golkar diawali perdebatan tentang pelaksanaan munas.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dalam keterangan persnya di ruang pimpinan Fraksi Golkar DPR pada Rabu, 29 April 2015, Idrus mengatakan bahwa konflik di Partai Golkar diawali perdebatan tentang pelaksanaan munas.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
"Dari kubu ARB mengikuti keputusan-keputusan Partai (pelaksanaan munas), sementara kelompok Agung Laksono ingin mempercepat, ingin supaya dilakukan 6-8 Oktober 2014. Lalu disepakati dalam Rakernas itu tidak," jelas Idrus.
Keputusan itu ditengarai karena kelompok Agung ingin segera kepengurusan terbentuk dan berputar haluan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga akan ada jatah kursi kabinet.
Setelah momentum-momentum politik, terutama pembentukan kabinet, dalam Rakornas pada 1 November 2014, para pimpinan Partai Golkar daerah mendesak pimpinan pusat segera menggelar Munas. Alasannya, momentum politik nasional yang dikhawatirkan menjadi penyebab timbulnya kepentingan-kepentingan itu sudah dilewati.
"Yang aneh ketika itu, kelompok Agung Laksono tidak mau, padahal tadinya mendesak tanggal 6 sampai 8 Oktober 2014. Begitu kita ingin memajukan pada bulan November, Desember itu mereka tidak mau. Ini sudah dapat terbaca bahwa memang kepentingan politik untuk terlibat di dalam kabinet sudah tidak ada karena kabinet sudah terbentuk," jelas Idrus.
Idrus menambahkan, kelompok Agung Laksono kemudian menginginkan Munas tahun 2015. "Ini suatu hal yang aneh dalam pandangan kami, tadinya ingin tanggal 6 Oktober, tapi begitu momentum politik selesai, justru menginginkan tahun 2015, tanpa ada alasan yang jelas," katanya.
Selain itu, tahapan-tahapan menuju Munas Bali juga tertata rapi dan sesuai AD/ART, yakni Rapat Konsultasi Nasional, Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Nasional, hingga Munas pada 30 November sampai 4 Desember 2014.
“Sementara mereka (Kubu Agung Laksono) hanya diawali dengan rapat beberapa oknum. Setelah rapat pleno Partai Golkar tanggal 25, tentu agendanya melaksanakan hasil Rapimnas, baru kumpul di situ beberapa orang lalu membentuk TPPG (Tim Penyelamat Partai Golkar). Jadi ini simpel sekali," ujar Idrus, seraya menilai proses itu tidak wajar pada Partai golkar.
"Penyelenggara Munas Ancol tidak jelas, hanya dilakukan TPPG yang dibentuk oleh sekelompok orang kecil, sepuluh sampai dua puluh orang, padahal jumlah pengurus 270 orang," katanya.
Sebelumnya kubu Agung menginginkan Munas Golkar dilaksanakan pada 2015, tapi akhirnya diselenggarakan juga pada 6-8 Desember 2014. Ini yang memperkuat penilaian sarat kepentingan kekuasaan.
Idrus menjelaskan, ketidakabsahan Munas Ancol juga terlihat saat penyerahan susunan kepengurusan. Munas Bali butuh tiga sampai empat hari untuk menyelesaikan susunan kepengurusan yang berjumlah ratusan dengan melampirkan akta notaris dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami menyerahkan untuk pendaftaran di Menkumham tanggal 8 Desember 2014. Mereka juga, kalau kami pagi hari, mereka menyerahkan sore hari. Ini luar biasa Munas-nya mungkin tercepat di dunia," kata Idrus.
Pada 15 Desember, Menkumham mengumumkan bahwa karena ada dua kepengurusan, belum bisa disahkan. Namun dengan kelengkapan susunan kepengurusan hingga akta notaris, pihaknya mempertanyakan keputusan Menkumham. "Pertanyaannya kenapa Menkumham menyetarakan antara Bali dengan Ancol," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dari kubu ARB mengikuti keputusan-keputusan Partai (pelaksanaan munas), sementara kelompok Agung Laksono ingin mempercepat, ingin supaya dilakukan 6-8 Oktober 2014. Lalu disepakati dalam Rakernas itu tidak," jelas Idrus.
