Sumber :
- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id
- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap wacana
reshuffle
kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belumlah tepat jika hendak dilaksanakan pada saat ini. Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan Rusli Effendi mengatakan, waktu enam bulan tidak memadai untuk mengevaluasi kinerja menteri.
"Secara prinsip, masa kerja selama enam bulan bukanlah waktu yang cukup untuk memberi penilaian kinerja para menteri, terlebih apabila penilaian itu bertujuan untuk melakukan
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
"Secara prinsip, masa kerja selama enam bulan bukanlah waktu yang cukup untuk memberi penilaian kinerja para menteri, terlebih apabila penilaian itu bertujuan untuk melakukan
reshuffle
atau mengganti menteri yang bersangkutan dari posisinya," ujar Rusli dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor DPP partai tersebut di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Mei 2015.
Kendati demikian, Rusli mengatakan DPP partainya tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan
reshuffle
kepada Presiden Joko Widodo. Wewenang reshuffle, kata Rusli, adalah hak prerogatif presiden.
"Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogratif presiden," ujar Rusli.
Desakan
reshuffle
terus bergulir. Kementerian ekonomi paling banyak mendapat sorotan.
Sejumlah lembaga survei bahkan merilis langkah
reshuffle
sudah layaknya dilakukan Jokowi guna memperbaiki kinerja menterinya. Ini berkebalikan dengan pandangan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang meminta Jokowi untuk tidak melakukan
reshuffle
sebelum satu tahun menterinya bekerja. (one)
Halaman Selanjutnya
reshuffle
