Sumber :
- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id
- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap wacana
reshuffle
kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belumlah tepat jika hendak dilaksanakan pada saat ini. Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan Rusli Effendi mengatakan, waktu enam bulan tidak memadai untuk mengevaluasi kinerja menteri.
"Secara prinsip, masa kerja selama enam bulan bukanlah waktu yang cukup untuk memberi penilaian kinerja para menteri, terlebih apabila penilaian itu bertujuan untuk melakukan
reshuffle
Baca Juga :
Komentar Rekan soal Wiranto Jadi Menko Polhukam
Baca Juga :
Menhub Baru Tak Mau Dibandingkan dengan Jonan
"Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogratif presiden," ujar Rusli.
Desakan
reshuffle
terus bergulir. Kementerian ekonomi paling banyak mendapat sorotan.
Sejumlah lembaga survei bahkan merilis langkah
reshuffle
sudah layaknya dilakukan Jokowi guna memperbaiki kinerja menterinya. Ini berkebalikan dengan pandangan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang meminta Jokowi untuk tidak melakukan
reshuffle
sebelum satu tahun menterinya bekerja. (one)
Halaman Selanjutnya
"Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogratif presiden," ujar Rusli.