Sumber :
- ANTARA FOTO/AACC2015
VIVA.co.id
- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, meyakini bila Presiden Joko Widodo akan memiliki komitmen sama dengan mereka soal penolakan dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Sebab itu, ia berharap agar tidak ada lobi lagi dari pihak lain untuk memuluskan dana aspirasi tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Sebab itu, ia berharap agar tidak ada lobi lagi dari pihak lain untuk memuluskan dana aspirasi tersebut.
"Secara tebuka PDIP tidak setuju dan dalam pertemuan dengan presiden, kami sampaikan. Kami yakin tidak perlu ada lobi lagi. Kami yakin, pak Jokowi memiliki penilaian yang sama," kata Anung di DPR, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
Menurutnya program pembangunan pemerintah sudah sangat jelas. Sehingga program aspirasi dikhawatirkan justru menjadi tumpang tindih dengan program yang sudah ada.
"Ada pengaturan yang sudah jelas. Tidak boleh
over lapping
eksekutif dan legislatif. Apa yang jadi usulan dana aspirasi, nanti ada penyalahgunaan wewenang atau pun
over lapping
," katanya.
Anggota komisi I DPR RI ini khawatir program aspirasi ini justru akan menambah kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, mengingat sebagian besar anggota legislatif berasal dari Pulaui Jawa. Itu tidak sinkron dengan program pemerintah.
"Sekarang konsentrasa pembangunan di luar Jawa. Jadi pembangunan tidak perlu dipersepektifkan lagi berdasarkan dapil," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Secara tebuka PDIP tidak setuju dan dalam pertemuan dengan presiden, kami sampaikan. Kami yakin tidak perlu ada lobi lagi. Kami yakin, pak Jokowi memiliki penilaian yang sama," kata Anung di DPR, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
