Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lemah atau tak kuat di Parlemen. Jumlah anggota DPR dari partai politik dalam KIH pun tak sebanyak partai politik dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
KMP di DPR didukung lima partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah kursi 292. Sedangkan KIH didukung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI dengan hanya 208 kursi. Satu partai tak bergabung di kedua koalisi, yakni Partai Demokrat, dengan 61 kursi DPR.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
KMP di DPR didukung lima partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah kursi 292. Sedangkan KIH didukung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI dengan hanya 208 kursi. Satu partai tak bergabung di kedua koalisi, yakni Partai Demokrat, dengan 61 kursi DPR.
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa kenyataan itu mengakibatkan KIH tak maksimal mengawal program-program pemerintah. Kalau kebijakan-kebijakan tertentu harus diputuskan melalui voting atau pemungutan suara, KIH hampir bisa dipastikan kalah dari KMP.
Basarah menyarankan Presiden Joko Widodo membuat terobosan politik agar terjadi perimbangan kekuatan di Parlemen, misalnya, menarik salah satu partai politik di KMP untuk bergabung ke dalam KIH. Dia menyarankan beberapa menteri harus diganti dengan yang lain dari kader partai KMP.
Menurut Basarah, langkah itu penting karena diakui atau tidak, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem presidensial tetapi kenyataannya berjalan ala parlementer. Artinya, kekuasaan parlemen dapat memengaruhi kebijakan presiden.
"Maka memang logikanya Jokowi harus bersikap realistis terhadap adanya realitas presidensial bercita rasa parlemen. Minimal 50 plus satu agar pemerintah didukung kuat parlemen," kata Basarah di kantor pusat PDIP di Jakarta pada Minggu, 28 Juni 2015.
Dia meminta Presiden Jokowi bersikap realistis. Kekuatan parpol pendukung pemerintah di Parlemen tidak bisa maksimal menyukseskan roda pemerintahan karena jumlah suara yang tidak lebih dari 50 persen.
"Sehingga perlu dipertimbangkan agar posisi KIH yang belum berjumlah 50 plus satu, ditambah partai-partai di luar KIH. Sehingga lebih signifikan dan stabilitas politik bisa terjaga," katanya.
Dia menambahkan, beberapa menteri memang kurang optimal bekerja dan tak mampu menjalankan visi besar Presiden. Maka memang diperlukan perombakan kabinet atau pergantian menteri. Presiden belum mau membicarakan soal itu tetapi setiap saat dilakukan evaluasi. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa kenyataan itu mengakibatkan KIH tak maksimal mengawal program-program pemerintah. Kalau kebijakan-kebijakan tertentu harus diputuskan melalui voting atau pemungutan suara, KIH hampir bisa dipastikan kalah dari KMP.
