Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id -
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Miryam S Haryani, menilai wajib bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan
reshuffle
terhadap menteri kabinet yang menghinanya. Miryam mengatakan, pernyataan menteri itu yang menghina Jokowi, sebagai bentuk tidak patuh terhadap wibawa seorang Presiden.
"Negeri ini seakan sudah benar-benar kehilangan wibawa bahkan termasuk di depan orang-orang dekat Presiden sendiri," kata Miryam, di gedung DPR, Senin 29 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Negeri ini seakan sudah benar-benar kehilangan wibawa bahkan termasuk di depan orang-orang dekat Presiden sendiri," kata Miryam, di gedung DPR, Senin 29 Juni 2015.
Bagi Miryam, masalah itu bukan soal sepele. Apalagi, penghinaan itu dilakukan oleh seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden.
"Presiden tidak boleh mendiamkan masalah ini terlalu lama, kalau memang benar ada pembantunya yang bertindak tidak etis dan meruntuhkan wibawa Presiden," katanya.
Bendahara Fraksi Hanura DPR ini mengatakan, penghinaan terhadap Presiden adalah sebuah tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Dia mendukung, seandainya ada langkah hukum dari seorang Presiden karena pernyataan menteri tersebut.
"Kalau Presiden mau perbuatan ini bisa dimejahijaukan dengan pasal penghinaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan," lanjut Ketum Srikandi Hanura itu.
Miryam menilai, kejadian ini bisa dijadikan data yang semakin menguatkan Presiden untuk segera melakukan
reshuffle
menteri yang tidak becus bekerja. Selain itu, sikap tegas yang diambil akan menunjukkan bahwa penghinaan yang dilakukan oleh oknum menteri tersebut tidak benar adanya.
"Sebelum wibawa Presiden semakin habis di mata publik maka alangkah lebih baik jika menteri yang tidak negarawan ini segera diganti," tutur Miryam.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bagi Miryam, masalah itu bukan soal sepele. Apalagi, penghinaan itu dilakukan oleh seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden.
