VIVAnews - Menteri Perindustrian Fahmi Idris meminta pegawai negeri sipil untuk tidak ikut-ikutan menjadi tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pemilihan Presiden mendatang. Status sebagai PNS membuatnya tak boleh menjadi tim sukses.
"Saya kasihan dengan pejabat-pejabat PNS yang ikut-ikutan mendukung SBY padahal SBY orang yang taat hukum," kata Fahmi Idris saat meresmikan gedung baru perusahaan otomotif PT Suka Fajar Ltd di Jalan Veteran, Padang, Senin 8 Juni 2009.
Menurut Fahmi, PNS mesti taat hukum karena sesuai aturan hukum yang ada melarang mereka berpolitik praktis. Dan hal tersebut, menurutnya, tidak akan mendapat perhatian khusus dari capres dan cawapres. "Karena itu, jangan terlalu memaksakan diri untuk ikut dalam arena politik praktis," kata Fahmi.
Meningkatnya suhu politik menyebabkan sejumlah pejabat publik dan kepala daerah larut dalam sikap mendukung salah satu capres. Kondisi ini, menurut Fahmi yang juga Ketua Tim Sukses pasangan Jusuf Kalla-Wiranto itu, tidak perlu dilakukan kepala daerah PNS karena akan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat pada salah satu calon. Dan hal itu dinilainya melanggar asas demokrasi yang bebas dan undang-undang tentang PNS.
Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi yang hadir dalam peresmian tersebut mengaku terlibat dalam dewan pakar SBY. "Saya diminta untuk masuk sebagai dewan pakar, tapi tidak terlibat langsung dalam tim kampanye," ujar Gamawan.
Menurut Gamawan, struktur dewan pakar terpisah dari tim kampanye capres SBY. Karena dirinya tidak terlibat langsung dalam kampanye SBY, menurut Gamawan, dirinya tidak mengambil cuti saat kampanye SBY berlangsung.
Menurutnya, keterlibatan Gamawan dalam dewan pakar hanya sebatas memberikan masukan dan pandangan. "Itu tidak masalah kalau hanya sekadar memberikan nasihat," kata Gamawan.
Gamawan merupakan pembaca deklarasi pencalonan SBY dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden dari 24 partai politik. Gamawan mengaku saat itu sedang dalam keadaan cuti dari jabatannya.
Secara administrasi negara, Gamawan bukanlah pegawai negeri sipil melainkan pejabat negara yang terpilih melalui jalur politik. Pejabat negara dibolehkan menjadi tim sukses kecuali untuk bidang-bidang tertentu seperti penegak hukum.
Laporan Eri Naldi | Padang
Kelompok Muslim AS Kecam Universitas di New York atas Penangkapan Mahasiswa Pro Palestina
Kelompok Muslim AS pada hari Jumat 3 Mei 2024 mengecam berbagai universitas di New York atas penangkapan mahasiswa pengunjuk rasa pro Palestina.
