Rekomendasi BPK Soal Pilkada, KPU Tak Mau Disalahkan

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, menyambut baik 10 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun, hampir seluruhnya menyebut bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2015 tidak siap.

Menurut Husni, laporan BPK itu sangat baik. Tetapi, ia enggan disalahkan dengan masalah yang diutarakan BPK itu. Sebab, ada peran DPR dan pemerintah selaku pengambil kebijakan.

"Masalah itu terkait dengan peran pemerintah dan DPR. Misalnya ada kekurangan anggaran di daerah, wajar undang-undang baru terbit Maret. Siapa yang buat? Pemerintah dan DPR. Siapa punya kewenangan ada tambahan anggaran KPU? Pemerintah dan DPR. Catatan ini sangat bagus," kata Husni, usai pertemuan di kediaman rumah dinas Wapres Jusuf Kalla, di Menteng Jakarta, Senin malam, 13 Juli 2015.

Husni memastikan, komitmen lembaga yang ia pimpin untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak tepat waktu. Terkait masalah yang direkomendasikan BPK, dia menunggu DPR yang berjanji menuntaskan masalah ini.

"Kami tunggu segera supaya masalahnya diselesaikan. Bukan domain KPU saja bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk DPR," ujar Husni.