- VIVA.co.id/ Dody Handoko
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, yang dimaksud tujuh proyek DPR bukanlah pembangunan tujuh gedung. Melainkan hanya pembangunan satu gedung saja. Dimana tujuh proyek itu adalah bagian dari penataan kawasan legislatif.
"Yang kita perlu satu gedung saja. Penataan kawasan legislatif. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota, perpustakaan dan museum. Semua bisa di satu gedung," katanya di gedng DPR RI, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2015.
Ia mengklaim, pembangunan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang terkait ukuran ruang dan fasilitas setingkat jabatan eselon satu.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, tujuh proyek ini bukanlah mega proyek seperti yang digembar-gemborkan.
"Ini proyek kecil, bukan mega proyek. Ini kebutuhan internal," katanya.
Terkait permintaan Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang tujuh proyek ini sebelum direalisasikan, Fadli tidak mempermasalahkan.
"Kalau mau dikaji lagi silakan, tidak masalah. Dari sisi kebutuhan penguatan parlemen modern, kita butuh itu. Pelaksananya kementerian PU atau BUMN, pelaksana eksekutif," katanya menambahkan.
Terkait anggaran Rp1,6 triliun yang dibutuhkan untuk pembangunan, Fadli mengatakan itu belum final.
"Belum masih jauh. Angkanya di bawah itu," katanya.
Fadli mengatakan, pihaknya akan mengundang berbagai pihak terkait rencana pembangunan tujuh proyek DPR tersebut.
"Kita akan undang LSM yang kritis untuk liat langsung. Apa layak atau tidak layak."
(mus)
