Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, menengarai dengan jelas motif politik praktis dalam proses bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Menurut Tjipta, tak lama setelah PAN menyatakan mendukung Pemerintah, Presiden Joko Widodo menunjuk Soetrisno Bachir sebagai Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN). Soetrisno adalah Ketua Majelis Pertimbangan PAN sekaligus mantan Ketua Umum partai itu.
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
"Kalau dia (Soetrisno Bachir) diangkat KEIN, justru Tjipta Lesmana sedih," ujarnya Tjipta dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu, 13 September 2015.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Dia menjelaskan, hal itu membuktikan bahwa tidak benar PAN tak tak mengharapkan apa pun atau tak mengincar jabatan apa pun ketika menyatakan mendukung Pemerintah. Pernyataan sang bahwa tak ada transaksi politik dengan Presiden sesungguhnya cuma strategi politik.
"Kalau waktu itu Zulkifli Hasan (Ketum PAN) bilang dan umumkan tidak ada deal (transaksi politik bagi-bagi kekuasaan), bohong sebetulnya, pasti ada kepentingan," katanya.
Tjipta mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengangkat Soetrisno Bachir sebagai Ketua KEIN. Menurutnya, Soetrisno tak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk posisi itu.
"Apa kapasitas dia (Soetrisno), Jokowi keliru terus untuk angkat orang," ujarnya.
Mengenai peluang PAN meminta jatah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo, menurut Tjipta, hal itu bisa saja terjadi, bahkan perombakan kabinet atau reshuffle tahap kedua akan terjadi. Menurutnya, dengan bergabungnya PAN, akan menimbulkan polemik tersendiri dalam pemerintahan Jokowi.
"Dalam waktu dekat, seribu persen saya pastikan akan ada reshuflle jilid dua, Jokowi akan merombak kabinetnya kembali," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau waktu itu Zulkifli Hasan (Ketum PAN) bilang dan umumkan tidak ada deal (transaksi politik bagi-bagi kekuasaan), bohong sebetulnya, pasti ada kepentingan," katanya.
