Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, disebut melarang kadernya mewacanakan atau mengusulkan kenaikan tunjangan DPR.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Diceritakan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto, Megawati mengultimatum kadernya tentang wacana kenaikan tunjangan DPR itu ketika sedang memimpin Rapat Koordinasi Fraksi PDIP. Megawati memaklumi kalau yang mengusulkan adalah kader partai lain, tetapi tidak bagi kader PDIP.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Kalau kalian yang ngomong, saya marah. Tapi kalau orang lain, tak masalah," kata Bambang menirukan pernyataan Megawati dalam konferensi pers di kantor pusat PDIP di Jakarta pada Kamis, 17 September 2015.
Bambang menjelaskan, Megawati melarang kadernya membicarakan kenaikan tunjangan DPR karena sekarang situasinya tak tepat untuk kebijakan itu. Situasi perekonomian sedang memburuk sehingga tak tepat menaikkan tunjangan DPR.
"Itu clear (jelas), bikin malu saja. Bu Mega bilang jangan bicara soal tunjangan. Situasi ekonomi lagi tak bagus," katanya.
Mengenai wacana menaikkan gaji Presiden dan Wakil Presiden hingga Rp200 juta per bulan, Bambang mengaku tidak setuju. Usulan itu memang bermula dari seorang kader PDIP di DPR, namun tak mewakili aspirasi Fraksi atau Partai.
"Apakah adil banyak (buruh) kena PHK (pemutusan hubungan kerja), gajiku naik, tunjangan aku naik. Itu yang harus ditanyakan. Tak usah ditanyakan seperti itu. Kalau ditanyakan ke saya, setuju atau tak setuju, silakan diresapi di dalam hati," kata Bambang.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, telah menyetujui kenaikan tunjangan DPR. Namun Bambang Wuryanto tak sepedapat.
"Kalau Menkeu-nya saja seperti itu, coba kamu resapi di dalam hati, pas tanda tangan menyetujui permintaan kenaikan tunjangan DPR itu," ujar Bambang.
Halaman Selanjutnya
"Itu clear (jelas), bikin malu saja. Bu Mega bilang jangan bicara soal tunjangan. Situasi ekonomi lagi tak bagus," katanya.
