Tolak Kenaikan Tunjangan DPR, Tapi Minta Gaji Presiden Naik

- Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai pro dan kontra. Belakangan juga ada usulan untuk menaikan gaji presiden menjadi Rp200 juta. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai jika ada pihak yang menolak kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan, maka seharusnya mereka konsisten juga menolak kenaikan untuk presiden.

"Konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 September 2015.

Namun Miryam tidak menyebut siapa pihak yang tidak konsisten tersebut. Seperti yang diberitakan, usulan kenaikan gaji presiden pertama kali dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden minta dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal?"

Sikap Fraksi Hanura menilai kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan memang diperlukan. Hanya saja hal tersebut menurutnya bukan perkara mendesak. Termasuk kenaikan untuk presiden juga.