KPU: Pemangkasan Anggaran Pilkada Dilakukan Sepihak

- Komisi Pemilihan Umum menyayangkan adanya daerah yang mengalami pemangkasan anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan berlangsung Desember 2015. Sebab, meski antara KPU Daerah DPRD sudah sepakat menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pemangkasan tersebut dilakukan secara pihak, tanpa ada komunikasi dengan penyelenggara Pilkada.

Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan bahwa seharusnya pencairan anggaran penyelenggaraan Pilkada tersebut harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang sudah ditandatangi oleh kedua belah pihak sebelumnya.

"Jika semua memang sudah disusun dengan pas ketika menandatangani NPHD, kan, maka seharusnya anggaran tersebut tidak bisa lagi dikurangi. Itulah yang harus dibiayai. Kalau memang mau dikoreksi, tidak bisa dilakukan koreksi sepihak, harus dilakukan koreksi terhadap NPHD-nya itu sendiri," kata Arief di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2015.

Menurutnya pemangkasan anggaran tersebut harus bisa dijelaskan secara detail. Artinya bahwa anggaran penyelenggaran tahapan Pilkada apa saja yang dikurangi.

"Anggaran yang dipangkas itu di­press di bagian mana? Mereka juga tidak bisa menjelaskan. Pokoknya dipotong sekian rupiah, dipotong sekian juta, dipotong sekian miliar, begitu aja," tutur Arief.