Sumber :
- Antara/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal dengan kinerja para bawahannya. Dia kecewa karena belum mampu membuat perizinan investasi di Indonesia menjadi lebih singkat. Bahkan kalah jauh dibanding dengan Singapura dan Malaysia.
Itu diungkapkan Presiden Jokowi, dalam pembukaan rapat kabinet terbatas, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Itu diungkapkan Presiden Jokowi, dalam pembukaan rapat kabinet terbatas, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2015.
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Prosedur yang harus dilalui masih 10 prosedur. Singapura, Malaysia hanya tiga. Berarti 70 persen harus hilang. Waktu yang dibutuhkan mulai usaha masih 52,5 hari. Bandingkan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Coba dicatat, malu kita," kata Jokowi.
Jokowi minta ada langkah-langkah konkret yang bisa dirasakan oleh dunia usaha. Dia mengingatkan, kalau memang para menteri tidak bisa berbuat, lebih baik melupakan apa yang dikerjakan.
"Kemarin sudah saya sampaikan kalau dari pimpinan kementerian tidak kuat kendalikan bawahnya, eselon I eselon II, apalagi terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Kalau tidak punya keberanian lakukan terbosan ini, sudah lupakan," ujar Jokowi.
Pada rapat sebelumnya, Jokowi sudah meminta menteri perekonomian untuk membuat terobosan cepat, agar kendala-kendala investasi ini bisa diselesaikan dengan cepat. Terutama yang paling krusial menurut Presiden adalah perizinan investasi.
"Masih banyak kendala investasi di negara kita. Dimulai dari prosedur waktu perizinan sangat lama. Kendala di peraturan dikumpul satu persatu, bisa direvisi," ujarnya.
Terkait dengan pembebasan lahan yang menurutnya harus ada terobosan kuat. Dengan begitu, investor asing bisa melihat dunia investasi di Indonesia berjalan baik.
"Pasokan listrik harus dijelaskan pada investor bahwa pada tahun sekian sudah ada tambahan sekian. Harus bisa dipastikan," katanya.
Sebenarnya, pada paket kebijakan ekonomi September I, masalah deregulasi aturan sudah dimasukkan. Namun Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengakui tidak bisa efektif.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Prosedur yang harus dilalui masih 10 prosedur. Singapura, Malaysia hanya tiga. Berarti 70 persen harus hilang. Waktu yang dibutuhkan mulai usaha masih 52,5 hari. Bandingkan Singapura 2,5 hari, Malaysia 5,5 hari. Coba dicatat, malu kita," kata Jokowi.
