Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVA.co.id - Pemerintahan Jokowi-JK telah berumur satu tahun. Berbagai terobosan dan kebijakan pemerintah masih dipertanyakan. Kondisi politik nasional selama ini juga tidak menunjukkan perbaikan.
Baca Juga :
Kritik Iwan Fals pada 'Haters' Jokowi
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, Robikin Emnas menilai, satu tahun pemerintahan Jokowi belum memuaskan terutama di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
"Peristiwa Tolikara dan Aceh Singkil menuntut pemerintah untuk kerja lebih keras lagi, guna menjamin kebebasan warga negara dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya," kata Robikin dalam keterangan tertulisnya, Selasa 20 Oktober 2015.
Baca Juga :
AJI: Janji HAM Jokowi Disabotase Polisi
Selain itu, ekspektasi masyarakat yang tinggi juga dialamatkan pada upaya pemberantasan terorisme dan peredaran narkotika, serta tindak kriminal pada umumnya.
Robikin menambahkan, masyarakat juga menunggu bukan saja kemampuan dan keampuhan pemerintah memadamkan asap akibat hutan-hutan yang terbakar. Tapi, mengungkap tuntas pelaku pembakarnya.
"Tidak hanya pelaku di lapangan. Tapi juga orang-orang di balik layar," katanya.
Namun, di lain hal, menurut Robikin, konsolidasi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan kehakiman dalam melakukan penegakan hukum layak diapresiasi. Kepolisian dan kejaksaan dalam setahun terakhir telah menunjukkan tajinya dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi.
"Beberapa kasus besar telah diungkap. Kini masyarakat menunggu penuntasannya," kata ketua PBNU bidang hukum, hak asasi manusia dan perundang-undangan itu.
Halaman Selanjutnya
Robikin menambahkan, masyarakat juga menunggu bukan saja kemampuan dan keampuhan pemerintah memadamkan asap akibat hutan-hutan yang terbakar. Tapi, mengungkap tuntas pelaku pembakarnya.
