Sumber :
- VIVA/Reza Fajri
VIVA.co.id
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengecam keras dokumen mirip kontrak antara pendamping dana desa dengan salah satu partai politik.
Dokumen kontrak tersebut di antaranya mengikat bagi siapa yang ingin menjadi pendamping dana desa wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10% untuk setoran.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PKB Bicara Soal Koalisi Kekeluargaan
Dokumen kontrak tersebut di antaranya mengikat bagi siapa yang ingin menjadi pendamping dana desa wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10% untuk setoran.
Baca Juga :
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
"Jika benar ini terjadi maka, pertama, ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum partai tersebut," kata Koordinator Advokasi Fitra, Apung Widadi, dalam keterangan persnya, Senin, 26 Oktober 2015.
Kedua kata Apung, potensi penyelewengan APBN dari gaji dana pendamping. Kemudian ketiga, ada potensi menguntungkan kelompok tertentu dari dana desa yaitu partai tersebut diuntungkan.
"Sehingga boleh dikatakan ini potensi korupsi untuk kepentingan politik men
-capture
dana desa dan pendampingan," papar dia.
Berdasarkan data penelusuran Fitra, untuk pendamping dana desa tahun 2015 berjumlah sekitar 16.000 orang, dengan total alokasi di APBNP 2015 mencapai Rp1,8 Triliun.
Atas dasar itu, Fitra menuntut kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, untuk mengklarifikasi munculnya kontrak bagi pendamping dana desa di Kecamatan, yang berpotensi terjadi korupsi politik.
Di samping itu, Fitra juga meminta kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, untuk membuktikan jika kontrak tersebut memang tidak benar. Apalagi Menteri Desa saat ini merupakan kader PKB.
"Fitra menuntut KPK untuk turun tangan secara serius menuntaskan dugaan kasus korupsi politik ini," ujar Apung.
Sebelumnya beredar surat kontrak yang meminta para pendamping desa untuk menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gaji para pendamping itu juga akan dipotong untuk kepentingan pengurus PKB di wilayah tersebut. Selengkapnya di .
Halaman Selanjutnya
"Jika benar ini terjadi maka, pertama, ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum partai tersebut," kata Koordinator Advokasi Fitra, Apung Widadi, dalam keterangan persnya, Senin, 26 Oktober 2015.
