Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id
- Kegaduhan kembali muncul setelah Menteri ESDM, Sudirman Said, melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan ini terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), Setya Novanto.
Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi para menteri yang membuat kegaduhan. hal ini demi terjaganya kondusifitas pemerintahan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Jilid Dua, Ini Harapan KPK
Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi para menteri yang membuat kegaduhan. hal ini demi terjaganya kondusifitas pemerintahan.
"Semua menteri yang tidak berprestasi dan juga bikin gaduh harus diganti. Presiden memerlukan kabinet yang bisa membangun produktivitas dan kondusivitas," kata Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya, Minggu 22 November 2015.
Tantowi menjelaskan ekonomi Indonesia bisa tumbuh apabila suasana politik kondusif. Namun terkait
reshuffle,
ia menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi.
"Kami persilakan Presiden untuk melakukan
reshuffle
jilid 2 bahkan jilid-jilid berikutnya jika Presiden menganggap para pembantunya tidak selaras baik dalam pemikiran maupun langkah dengan beliau," ujar Tantowi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan bila Presiden Jokowi ingin melakukan
reshuffle
sebaiknya mengambil sosok yang benar-benar mempunyai kapasitas di bidangnya.
"Kabinet beliau harus berisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Jangan yang baru belajar. Kita sudah tidak punya waktu lagi," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Semua menteri yang tidak berprestasi dan juga bikin gaduh harus diganti. Presiden memerlukan kabinet yang bisa membangun produktivitas dan kondusivitas," kata Ketua DPP Golkar, Tantowi Yahya, Minggu 22 November 2015.
