- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menuding ada kebutuhan politik dalam reshuffle kabinet jilid II yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini. Pasalnya, kabinet baru ini masih diisi banyak kalangan profesional yang berasal dari partai politik.
"Sebenarnya DPR telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan Menteri BUMN tapi tidak dilakukan oleh Presiden. Itu memang ranahnya Presiden jadi kita lihat saja nanti kedepan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 27 Juli 2016.
Ia mengatakan reshuffle kabinet Jokowi menjadi seperti kabinet trial and error. Sebab ketika ada kesalahan lalu kabinet dirombak. Ia menuding perombakan terus menerus menunjukkan ada kesalahan tidak hanya pada menterinya tapi pada yang menunjuknya.
"Ada yang baru sekadar satu tahun tapi diganti. Ada yang enggak. Saya kira biasalah. Tapi jangan sampai salah terus dalam memilih. Ya kita lihatlah, kita beri kesempatan sejauh mana," kata Fadli.
Ia menuturkan seharusnya Jokowi mengutamakan janjinya dengan memilih orang profesional di bidangnya. Kalau sudah banyak akomodasi terhadap kepentingan politik, maka reshuffle hanya menjadi konsolidasi politik.
"Jadi kabinet yang mengutamakan konsolidasi politik ketimbang konsolidasi ekonomi maupun konsolidasi yang menjalankan program-program," kata Fadli.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan hasil reshuffle Kabinet Kerja jilid II di Istana Negara, Rabu, 27 Juli 2016. Jokowi merombak 12 posisi menteri dan 1 kepala badan. Dari 12 posisi, 4 menteri hanya bergeser posisi. Sedangkan 8 menteri terpental dari jabatannya. Simak 9 wajah baru Kabinet Jokowi di tautan ini.
(ren)
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Menurut Fadli, DPR adalah rumah rakyat.
