- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih mempertanyakan evaluasi 77 kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB).
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, komisinya sebagai mitra Kemenpan RB akan memanggil Men-PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi.
"Kami akan panggil nanti di Komisi II. Sekalian dengan menteri sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan kepala staf kepresidenan. Biar jadi jelas apa yang sebenarnya terjadi," kata Arwani kepada VIVA.co.id, Rabu 6 Januari 2016.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga menilai tak tepat jika evaluasi ini dilakukan oleh salah satu kementerian. Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mempertanyakan ukuran evaluasi, sehingga lembaganya berada di urutan paling buncit.
Lain lagi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin yang menilai evaluasi adalah masukan positif untuk memperbaiki kinerja. Seperti Arwani, Lukman juga adalah salah satu kader senior PPP.
"Kami memaknai positif saja bahwa itu penilaian dan harus gunakan betul itu sebagai titik tolak, tak hanya mawas diri dan introspeksi diri ke depan," kata Lukman Hakim dalam kesempatan berbeda.
Arwani Thomafi menilai, simpang siur soal perintah evaluasi ini terlihat dari respons yang tidak sama dari menteri maupun kepala lembaga. Menurut dia, evaluasi memang hal yang penting, namun hasil evaluasi sebaiknya disampaikan di internal kabinet. Yuddy Chrisnandi rencananya akan dipanggil ke Komisi II setelah DPR mengakhiri masa reses.
"Menurut saya, jika memang harus diumumkan ke publik, tidak etis jika yang menyampaikan itu seorang men-PAN dan RB. Bagaimana dia mengumumkan penilaian atas kementerian yang dia pimpin sendiri?" tuturnya.
PPP: Menteri Baru Jokowi Pemain Veteran
Para menteri baru Jokowi sudah pernah menjabat di presiden sebelumnya
