Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon membantah tuduhan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menduga adanya pemborosan dan
bancakan
dalam proyek pembangunan gedung baru DPR RI.
"Enggak ada tuh bagi-bagi jatah anggota. Saya kira kalau ada tuduhan harus dibuktikan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
Baca Juga :
Fadli Zon Antusias dengan Koalisi Kekeluargaan
"Enggak ada tuh bagi-bagi jatah anggota. Saya kira kalau ada tuduhan harus dibuktikan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2016.
Atas kecurigaan masyarakat terkait pembangunan gedung DPR RI, Fadli meminta Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai kuasa anggaran agar transparan.
"Saya mengusulkan agar dilibatkan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengawasan seperti KPK sehingga proses dan prosedurnya transparan. Biar enggak ada tuduhan ini bagi-bagi proyek," ujar Fadli.
Selain itu, politikus Gerindra ini berharap realisasi pembangunan Gedung DPR RI juga dilakukan oleh BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. "Ini bagaimanapun bagian dari gedung milik negara. Jadi semua bisa transparan," kata Fadli.
Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat data pemborosan uang rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemborosan ini berdasarkan kajian terhadap anggaran internal DPR RI untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016.
"DPR tidak efisien dalam efektif dalam perencanaan anggaran," kata Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2016.
Apung mengatakan pemborosan ditunjukkan dengan adanya mata anggaran wajib yang selalu berulang setiap tahun dan dinilai tidak wajar. Selengkapnya di .
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Atas kecurigaan masyarakat terkait pembangunan gedung DPR RI, Fadli meminta Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai kuasa anggaran agar transparan.
