Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan janji politik Presiden Joko Widodo saat kampanye pada Pemilu lalu, terkait pembentukan kabinet yang diisi para profesional.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Dulu Pak Jokowi menjanjikan akan membuat kabinet ahli, bukan kabinet tradisional," tegas Hidayat, di kompleks parlemen, Jakarta.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, bila Presiden melakukan kembali reshuffle jilid dua, janji tersebut bisa direalisasikan. Namun, Hidayat menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi.
"Berkali-kali kami jelaskan reshuffle hak prerogatif presiden," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (AMARA), Herfan Nurmansa, menilai wacana reshuffle kabinet jilid II hanya menimbulkan kegaduhan politik yang ke depannya tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, reshuffle kabinet ini semuanya hanya untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Pemerintah ini hanya munculkan kegaduhan saja. Siapa yang direshuffle semuanya disetir dan selama ini yang kami dapat semuanya menghadap ke Teuku Umar," kata Herfan.
Menurutnya, wacana reshuffle kabinet jilid II ini tidak perlu dibahas lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia berharap, semua pihak menghentikan saling menyalahkan antara elite di pemerintahan dan parlemen.
Sebab, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif presiden yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk PDIP sebagai parpol utama pengusung Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
"Sudah cukup lah waktu diskusi. Sebetulnya PDIP adalah pengusung Jusuf Kalla juga," ujarnya.
Menurutnya, apabila reshuffle kabinet jilid II dilakukan dalam waktu dekat, hal ini hanya sikap transaksional pemerintah. Bukan untuk kepentingan membangun NKRI serta mensejahterakan rakyat. Melainkan, hanya untuk kepentingan elite-elite saja, terutama kepentingan PDIP.
"Intinya masih harus untuk NKRI, jangan semuanya serba transaksional," tegasnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Berkali-kali kami jelaskan reshuffle hak prerogatif presiden," tegasnya.
