- M Nadlir
VIVA.co.id - Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, dari 23-25 Januari 2016.
Salah satu yang akan ditentukan dalam Rapimnas ini adalah terkait pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid berharap proses Munaslub bisa menyelesaikan konflik. Hal itu sesuai dengan keinginan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB).
"Tadi malam ARB menawarkan konsultasi politik informasi sebagai legal standing, mau pakai yang mana Munas Riau atau Munas Bali kalau mau melakukan Munaslub," kata Nurdin di arena Rapimnas, Senin, 25 Januari 2016.
Pada pembukaan Rapimnas Sabtu lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan memenuhi undangan.
Menurut Nurdin, kehadiran dua wakil pemerintah itu, khususnya Yasonna, menandakan bahwa pemerintah mengakui kepengurusan ARB.
"Pemerintah sudah merestui Aburizal Bakrie dan Idrus Marham memimpin Partai Golkar," ujar Nurdin.
Selain Munaslub, Rapimnas juga akan menyampaikan sikap terkait dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu dibahas di Komisi bidang organisasi.
"Karena (Komisi) ini bidang organisasi yang menentukan arah Partai Golkar, dan dibicarakan pola hubungan partai Golkar dan pemerintah," kata Sekjen Golkar Idrus Marham. (ase)
Pilkada 2024 Jadi Momentum Golkar Jaring Tokoh Kharismatik
Golkar dinilai tak pernah goyah meskipun sepanjang era Reformasi berbagai upaya demoralisasi dan deinstitusionalisasi dilakukan pelbagai pihak terhadap Golkar.
