- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar partai itu akan memunculkan konflik. Akbar mengakui mustahil konflik hilang dari tubuh Golkar.
"Dalam politik, ada muatan kepentingan dan muatan politik sehingga membuat konflik dan friksi tidak bisa dihindari," kata Akbar kepada VIVA.co.id, Kamis, 25 Februari 2016.
Namun, lanjut Akbar, yang terpenting adalah bagaimana Golkar mengelola konflik tersebut. Kuncinya terletak pada aturan main yang adil dan disetujui semua pihak.
"Konflik itu harus disalurkan melalui mekanisme organisasi yang kita sepakati sebagai cara untuk menyelesaikannya," tuturnya.
Akbar menyatakan bahwa konflik usai Munas bisa diatasi jika semua kader Golkar menerapkan prinsip demokrasi, terbuka, dan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Sebelum memutuskan menggelar Munas, Golkar terbelah menjadi dua kelompok besar yakni Bali dan Jakarta. Kini, potensi konflik justru bisa semakin meluas misalkan antara Bali melawan Bali.
Dalam konteks tersebut, Akbar yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memang tidak membantah berpeluang terjadi. Namun demikian, ia menekankan pada pentingnya kader Golkar mengelolanya melalui mekanisme yang disepakati bersama.
Puji Kinerja Airlangga, Luhut: Kalau Ada yang Gosok dari Luar, Kita Lawan Siapa Pun Itu
Menurut Luhut, kepemimpinan Airlangga Hartarto sudah teruji dengan pencapaian suara Golkar yang melonjak di Pileg 2024.
