VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menyatakan bahwa demo para sopir taksi dan angkutan umum lainnya adalah wujud ketidaksinkronan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Agus pun mengimbau Jokowi untuk hadir memberikan kebijakan kepada kedua kementerian tersebut.
"Dua kementerian ini tidak bisa sinergi," kata Agus, ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Maret 2016.
Politikus Partai Demokrat itu mendesak agar kedua kementerian itu fokus bekerja sama. Ia meminta keduanya tidak mencari popularitas masing-masing.
"Menurut saya menteri tidak perlu cari popularitas, yang harus mencari popularitas DPR, karena dipilih oleh rakyat. Kan menteri asal kinerja baik, kebijakan baik, pasti akan dipilih kembali," ujar Agus.
Menurut Agus, masalah ini tidak akan pelik jika Jokowi cepat mengambil langkah strategis. Jika fenomena ini bertentangan dengan UU yang ada, maka Jokowi bisa mengeluarkan langkah semacam Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
"Kalau ada Perppu, maka tidak sampai sebulan, seminggu dua minggu bisa diselesaikan," katanya.
Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?
Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?
