- ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay.
VIVA.co.id - Dugaan politisasi dilakukan Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dalam seleksi pendamping Dana Desa. Kementerian yang dipimpin Marwan Ja'far itu dianggap tidak transparan dalam melakukan rekrutmen petugas pendamping dana desa.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, pun ikut bersuara. Menurutnya, jika sampai ada aksi demo terhadap kementerian itu maka berarti ada masalah.
"Di Kementerian Desa ini banyak isu. Banyak rumor, kalau sampai ada yang demo itu berarti ada yang tak beres kan di dalam pengaturan dan pengelolaan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Anggaran Dana Desa tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tahun lalu, anggaran ini hanya sebesar Rp20,7 triliun, sedangkan tahun ini menjadi Rp46,98 triliun. Karena itu, kata Fahri, perlu pengawasan yang tidak main-main dari penyaluran Dana Desa itu.
"Nah, ini kan uang. Pasti muncul kantong-kantong konsultan, pengawas. Makanya muncul isu politis yang katanya rekrutmennya dari parpol dan sebagainya. Tolonglah ini dijelaskan oleh Menteri Desa, pastikan ini tak ada politik, tak main-main," ungkap Fahri.
Untuk itu, Fahri mengingatkan agar Menteri Desa PDTT, Marwan Ja'far, tidak melempar bom waktu. Fahri meminta Marwan agar segera menyelesaikan masalah yang muncul saat ini.
"Jangan menebar jemari kering, jangan melempar bom waktu. Antisipasi dan selesaikan secara baik. Kita tak boleh tiba-tiba kayak kemarin itu (demo taksi), masalah pelayanan publik terganggu. Jadi, tolong Pak Marwan kawan saya, jangan sampai kena ya kasus ini. Jadi harus antisipatif persoalan ini," tutur Fahri. (one)
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
