Anggota DPR: Pembangunan Perpustakaan Bisa Ditunda

Gedung DPR-MPR.
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVA.co.id - Rencana pembangunan perpustakaan besar di kompleks parlemen menyita perhatian publik. Perpustakaan itu rencananya akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

img_title Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

"Kita butuh parlemen modern yang berbasis ilmu pengetahuan tentu perpustakaan ini bagian yang penting juga," kata anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana kepada VIVA.co.id, Senin, 28 Maret 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu menilai bahwa rencana tersebut belum mendesak karena terkait efisiensi yang tengah dilakukan negara. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan kebijakan moratorium.

img_title Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

"Kalau kondisi keuangan negara yang lagi berat di mana pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung, yang tentunya efisiensi yang dijadikan dasar. Maka pembangunan perpustakaan DPR bisa ditunda," ujarnya.

Dadang mengakui ada persepsi negatif dari publik dalam setiap proyek DPR. Menurut dia, selain karena masalah komunikasi, persepsi itu juga ada karena ulah dari anggota DPR sendiri.

img_title DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

"Susah kalau kita bangun perpustakaan dalam rangka menuju parlemen modern, tapi anggota DPR banyak yang mangkir dari rapat, ya mana percaya rakyat," kata Dadang.

Internet dan Wifi

Pendapat senada dikemukakan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G Plate. Menurut dia, rencana pembangunan perpustakaan itu sebaiknya ditunda.

Salah satu alasan adalah kondisi keuangan negara yang belum memadai. Jhonny juga menyebut adanya potensi shortfall (kurang dari target pajak) penerimaan negara yang besar sekitar Rp290 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, menurut Plate, keseluruhan konsep perpustakaan perlu ditinjau ulang agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi terkini.

"Kompleks DPR RI lebih membutuhkan jaringan internet dan wifi yang lebih powerful agar anggota bisa mengakses data secara lebih cepat," kata Plate.

Gedung Mahkamah Konatitusi. Dok. Pribadi.

MK, Mahkamah Bukan Tempat Sampah

UU bermasalah tak bisa terus dilempar ke MK. Legislasi harus transparan, partisipatif, dan bebas dari dominasi elite agar adil dan demokratis.

img_title
VIVA.co.id
5 April 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut