Sumber :
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menuturkan pembangunan gedung DPR sudah ada surat dari Presiden Joko Widodo sekitar akhir 2014 atau awal 2015, khususnya untuk pengadaan fasilitas penataan di legislatif.
Baca Juga :
Fadli Zon: Silakan Demonstran Menginap di DPR
"Juga ada suratnya, dipersilakan untuk membangun gedung-gedung yang diperlukan," kata Fadli, di kantor MMD Initiative, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Baca Juga :
Fadli Zon Antusias dengan Koalisi Kekeluargaan
Dia menjelaskan, DPR berkirim surat perihal tersebut dengan atas nama Sekretaris Negara (Setneg). Menurutnya, kalau memang pemerintah tidak memiliki uang untuk membangun gedung, maka hanya perlu mengatakan terus terang.
"Ada suratnya kok atas nama Setneg. Bagaimana ini, pemerintah enggak ngerti suratnya sendiri. Kalau enggak ada uang bilang terus terang, negara ini mau bangkrut bilang terus terang," kata Fadli.
Menurutnya, pembangunan gedung seperti perpustakaan, museum, dan ruang tenaga ahli, merupakan kebutuhan. Pembangunan gedung ini juga sudah dibawa ke paripurna DPR.
"Tapi, sekali lagi kalau enggak ada uang, batalin saja. Tidak masalah. Tapi kalau ada, ini suatu kebutuhan yang diperlukan. Itu kan terserah pro kontra. Kalau mau merevisi juga tidak masalah. Misalnya, enggak ada uang. Kalau enggak uang mau dipaksakan apa," kata Fadli.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengatakan Presiden telah memoratorium pembangunan seluruh gedung yang berlaku umum, kecuali untuk pendidikan dan keperluan mendesak lainnya.
Menurutnya, izin tersebut harus melalui Seskab dan hingga kini Presiden belum menyetujui pembangunan perpustakaan DPR.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, pembangunan gedung seperti perpustakaan, museum, dan ruang tenaga ahli, merupakan kebutuhan. Pembangunan gedung ini juga sudah dibawa ke paripurna DPR.
