- VIVA/Moh Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum di Fakultas Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran (UNPAD), Jatinangor yang bertema "Komunikasi Politik dalam Pemerintah".
Dalam sambutannya, Tjahjo mengungkapkan adanya hambatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hambatan tersebut adalah soal regulasi termasuk peraturan daerah yang tidak sesuai dengan nawacita pemerintahan saat ini.
"Tujuh puluh tahun merdeka tapi setiap pengambilan keputusan pusat ke daerah terbelenggu aturan. Mulai undang-undang sampai surat edaran menteri yang pengaruh pengambilan keputusan di daerah," kata Tjahjo di Bala Sawala, Universitas Padjajaran, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu 13 April 2016.
Oleh karena itu, saat ini kata dia, fokus utama program pemerintah adalah melakukan deregulasi berbagai peraturan yang dinilai menghambat pembangunan dari pusat ke daerah.
"Deregulasi jadi program utama pemerintah untuk memudahkan pengambilan kebijakan termasuk diskresi gubernur, bupati, wali kota," ujar dia.
Peraturan-peraturan yang ada tersebut kata Tjahjo mengganggu perizinan pembangunan, investasi dan birokrasi di daerah.
"Indonesia punya 42 ribu lebih peraturan. Jangka pendek kami ingin potong 3 ribu perda yang bermasalah. Perda yang mengganggu investasi di daerah memperlama proses perizinan dan birokrasi," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar para pembantunya tak segan-segan mencabut perda bermasalah. Jokowi malah menilai bahwa tak perlu waktu untuk mengkaji-kaji begitu banyak perda yang tak sesuai dengan undang-undang terkait dan kerap menyulitkan pemerintah sendiri.
