- Rusman-Biro Pers Istana
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data berbeda yang diterimanya. Data yang tidak akurat kata Jokowi, akan menyulitkan pembuatan kebijakan.
Jokowi mencontohkan, data mengenai kemiskinan yang disodorkan memiliki ragam versi. Terdapat 3 jenis data yakni dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPS.
Pesiden Jokowi meminta, hal tersebut tak lagi terjadi. Dia mengatakan, sumber utama data adalah BPS. Namun, Jokowi juga meminta BPS melakukan pemutakhiran data dengan tepat, khususnya soal produksi beras.
"Wong datanya meragukan. Kementan seperti ini, Kemendag seperti itu, BPS seperti ini. Lapangannya saya lihat berbeda lagi. Sampaikan saja data apa adanya. Kalau memang kita harus impor ya impor, tegas. Kalau tidak, ya tidak," ujar Jokowi di acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 April 2016.
Data yang berbeda-beda tegas Jokowi harus dibenahi. Dia juga mengingatkan agar pengambilan data oleh kementerian dan lembaga tidak dijadikan sekadar "proyek".
"Orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Kementerian ini ada proyek cari siapa, setop, setop, setop. Satu sekarang data yang kita pakai, BPS," tegas Jokowi.
BPS oleh karena itu diminta menjadi tumpuan data-data yang valid.
"Tapi kalau enggak benar juga (BPS) ya hati-hati," ujarnya mengancam.
Jokowi mencontohkan, dalam hal produksi beras dan jagung ditemukan data berbagai versi. Selain itu, data soal ketenagakerjaan pula tak sama.
"Era seperti itu harus kita akhiri. Di sini peran krusial dan strategis BPS. Sebab dari data BPS yang ada, akan lahir kebijakan yang efektif yang betul-betul benar karena datanya detail dan akurat.”
(mus)
YLKI dan Para Konsumen Kecewa terhadap Jokowi
Presiden dicap tak peduli dengan perlindungan dan hak konsumen.
