- Istimewa
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai ada pihak yang ikut campur yang disebutkan sebagai invisible hand di KPK dalam memproses kasus pembelian Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dia menuding bahwa KPK terlalu terburu-buru menyimpulkan soal tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
“KPK bukan abdi dalem Istana bukan juga abdi dalem Ahok. Pada kasus-kasus sebelumnya yang menjadi objek BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah terlalu banyak, Hambalang, Suryadharma Ali, Miranda Gultom itu berdasarkan BPK,” kata Fadli dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 18 Juni 2016.
Ia mengatakan, dalam kasus pembelian RS Sumber Waras tersebut,diduga ada pembelaan yang besar terhadap Ahok, sapaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama itu. KPK menurut Fadli sudah tak lagi independen.
“Dan invisible hand ini bisa dirasakan. Enggak enak disebut tapi bisa dirasakan. Terang-benderang terjadi kasus korupsi. Ini masalah sederhana, jual beli tanah. Tanahnya enggak pernah dilihat. Padahal ini skandal besar di Republik ini karena melibatkan 755 miliar Rupiah. Orang kecil saja 20 juta ditangkap tangan tapi 755 miliar mau dilepaskan,” kata Fadli.
Oleh karenanya, Politikus Partai Gerindra ini masih tetap yakin adanya korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia mengatakan bahwa pimpinan KPK periode ini termasuk orang-orag yang gampang diintervensi. Fadli meminta agar Ketua KPK Agus Rahardjo Cs menggunakan hati nurani dan mendengarkan suara rakyat.
Hal tersebut disampaikan Fadli menyusul pernyataan pimpinan KPK di Komisi III DPR soal tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus RS Sumber Waras. Padahal BPK sebelumnya melalui hasil audit mengidentifikasi adanya dugaan korupsi. Ahok dan sejumlah saksi lainnya juga secara estafet sudah diperiksa KPK dalam beberapa bulan terakhir.
Sandi Beri Dua Opsi dalam Kasus RS Sumber Waras
Pemprov DKI tak ingin kasus ini dipolitisasi.
