- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyatakan koalisi kekeluargaan merupakan kesepakatan partai politik untuk mencarikan lawan yang seimbang untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Arsul tak bisa menjamin soliditas koalisi tersebut ke depan.
"Walaupun namanya sepakat, partai politik itu besok-besok bisa saja berubah," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, 9 Agustus 2016.
Ia mengatakan kelanjutan dari siapa yang akan di usung masing-masing partai politik tentu dikembalikan ke internal mereka. Mereka akan mengidentifikasi siapa saja yang dinominasikan sebagai calon gubernur dan wakilnya.
"Opsi pertama memang kalau yang masuk paling banyak masuk ke PPP Bu Risma. Ya kita suarakan Bu Risma. Tapi di luar Bu Risma ada juga yang lain mulai dari Komjen Budi Waseso. Kalau dari internal ada Pak (Taufiequrrachman) Ruki, ada Profesor Yusril (Ihza Mahendra), ada Sandiaga Uno dan Djarot Saiful," kata Arsul.
Ia mengatakan untuk PPP kini posisinya lebih akan mengikuti yang disepakati mayoritas partai lainnya untuk didukung. Hanya saja, mereka tetap memprioritaskan Risma.
Sebelumnya, tujuh partai sepakat membentuk koalisi besar untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada Jakarta. Mereka menamakan koalisi itu Koalisi Kekeluargaan.
Tujuh partai itu antara lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka menunjuk Bambang DH Plt Ketua DPD PDIP DKI sebagai juru bicara.
PAN dan Koalisi Kekeluargaan
Koalisi kekeluargaan kembali dibahas jelang putaran kedua Pilkada DKI.
