KPU Bahas Pengecualian Terpidana Percobaan Ikut Pilkada

Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Mohammad Nadlir

VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum tengah membahas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat terkait boleh tidaknya terpidana percobaan diperbolehkan menjadi kandidat dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. 

img_title Tahapan Pemilu 2029 Mulai Tahun Depan, KPU Patok Anggaran Rp1,4 Triliun

"Kami mau rapat. Menetapkan peraturan KPU termasuk pencalonan secara formil. KPU sudah menerima surat dari DPR menyampaikan hasil RDP yang di dalamnya ada materi terkait dengan syarat calon tidak pernah sebagai terpidana," kata Komisioner KPU, Ida Budhiati di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 13 September 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ida menjelaskan, dalam suratnya, DPR merumuskan ketentuan mengenai calon tidak pernah menjadi terpidana dikecualikan untuk dua hal. "Pertama, mereka yang melakukan tindak pidana karena kealpaan ringan. Kedua, karena alasan politik," ungkap Ida.

img_title Wapres Gibran Digugat Perdata ke PN Jakpus Gegara Syarat Daftar Cawapres

Menurut Ida, tindak pidana kealpaan ringan yang dimaksud adalah ketika seseorang mengalami situasi di mana dia tidak bisa menghindari tindak pidana. "Misalnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang luka ringan atau luka berat, itu kan tidak ada unsur niat jahatnya. Dia tidak pernah secara sengaja berniat melukai orang."

Sedangkan yang dimaksud dengan alasan politik adalah ketika seseorang dipidana karena memiliki perbedaan pandangan dengan penguasa. 

img_title Pangkas Anggaran Rp 900 Miliar, KPU: Seluruh Kegiatan Banyak Dilakukan di Kantor

"Kemudian karena dia memperjuangkan satu ideologi tertentu tanpa kekerasan. Memperjuangkan satu perbedaan pandangan, ini yang dimaksudkan tadi," ujar Ida.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, kata Ida, ada perubahan frasa dalam Undang Undang Pilkada mengenai hal ini. KPU tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

"Frasa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana menurut mahkamah sebetulnya lebih tepat, bukan tidak pernah dijatuhi pidana, tetapi tidak sedang. MK mengatakan norma tidak pernah dijatuhi pidana itu konstitusional, sepanjang diberikan pengecualian kedua hal itu," katanya. (ase)

Ilustrasi gedung KPU

Komisioner KPU: Tahapan Pemilu 2029 Diperkirakan Dimulai Juni 2027

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz mengatakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 diperkirakan mulai berjalan sekitar Juni 2027.

img_title
VIVA.co.id
1 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut