- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Bak bola salju, isu pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral terus menggelinding. Suara kontra terus bermunculan bahkan dari politisi yang berasal dari partai pendukung Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi VII DPR dari Partai Nasdem, Kurtubi, menyadari penunjukkan menteri merupakan hak prerogratif predisen, dan sebagai partai pemerintah, tentu pihaknya harus mendukung.
Namun demikian, Kurtubi mengingatkan adanya potensi kegaduhan politik bila isu itu benar-benar dilakukan Presiden Jokowi. Menurutnya, bila kegaduhan politik muncul, kinerja Kementerian ESDM tidak akan maksimal apalagi masa kerjanya tinggal dua setengah tahun.
"Habis energi untuk mengurusi kegaduhan politik dan itu sangat mungkin terjadi," ujar Kurtubi di sela-sela kunjungan Komisi VII DPR di Kantor BATAN, Yogyakarta, Rabu 14 September 2016.
Hanya saja, Kurtubi menegaskan posisinya sebagai politisi sebagai partai pendukung pemerintah tak akan menolak keputusan presiden.
"Yang jelas apapun keputusan presiden tentunya sudah dengan pertimbangan matang maka Nasdem dipastikan dukung keputusan itu," kata Kurtubi.
Kurtubi mengakui keahlian Arcandra di bidang rekayasa lepas pantai yang masih sedikit ahlinya di Indonesia, tapi dia memberikan catatan.
"Karena ESDM bukan hanya mengurusi perusahaan lepas pantai saja namun mengurusi Migas dan juga listrik maka jika kembali terpilih harus menguasai dua bidang lainnya itu," ujarnya.
