- Anwar Sadat - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, membantah terlibat dalam dana dugaan aksi makar pada 2 Desember lalu. Bahkan dia tidak percaya adanya aksi makar tersebut.
"Kan saya bilang buruh tidak percaya makar kalau melihat pasal yang dikenakan dan penjelasan tersangka," kata Said kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin 19 Desember 2016.
Terkait dengan adanya bagan aliran dana dan dia menjadi salah satu nama yang ada dalam bagan tersebut, ia awalnya tidak menghiraukannya. Namun, karena dia akhirnya diperiksa sebagai saksi atas dugaan makar maka Said menganggap ini masalah serius.
"Sebelum aksi 2 Desember, tadi saya pikir lelucon. Kan ada bagan pertama muncul aktor. Kita buruh diskusi dan saya bilang itu becandaan karena saya sering difitnah tentang hal-hal gerakan buruh, terus menjelang 2 Desember muncul pendana, kita juga bilang ini bercanda, tapi pas saya dipanggil, saya bilang ini serius. Harus dicari nih siapa," kata Said.
Ia pun menduga, dengan munculnya bagan tersebut sebelum aksi 212, ada rekayasa dan pihak yang mengaitkan buruh dengan adanya tindakan makar tersebut.
"Berarti tentang dugaan buruh terlibat akan ditarik menuntut sidang istimewa sudah direkayasa. Dari bagan kan anda bisa lihat. Penyidik juga gak tanya kalau ditanya saya balikin bapak dapat kesimpulan itu darimana. Saya bisa tuntut. Orang kita gak tahu bagan tersebut," katanya.
Said pun memperkirakan, bagan aliran dana tersebut dibuat oleh sekelompok orang, salah satunya dari para pendukung Gubenur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Menurut saya yang buat itu Intelijen murahan, pengusaha hitam dan pendukung Ahok," katanya.
Mengenai alasannya tiga kelompok tersebut sebagai aktor pembuat bagan aliran dana, ia menduga untuk mendeskriditkan massa buruh. Sebab menurutnya selama ini massa buruh kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Said menyatakan selama ini kaum buruh hanya memperjuangkan hak terkait upah minimum dan bukan untuk menggulingkan pemerintahan.
"Kita gak ada mau jatuhin Pak Jokowi. Tapi kalau kritisi kebijakan itu harus. Kalau nggak ada itu dipertanyakan. Bahkan kita berpendapat kawan yang sudah ditetapkan tersangka mengkritisi tapi dari sisi lain. Kalau buruh dari sisi kebijakan ekonomi. Kita nggak main di kebijakan politik. Ahok apalagi. Sejak Ahok, upah DKI kalah dari Karawang dan Bekasi kan tidak masuk akal. Dan kalah sama Manila dan Kuala Lumpur. Itu yang persoalkan. Apanya mau makar?" kata Said.
(ren)
