Tambah Kursi PDIP Dinilai Tepat Ketimbang Ajak Gerindra

Preside Jokowi bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Sumber :

VIVA.co.id – Pengamat politik Hanta Yudha menilai Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Namun, Hanta berpendapat Jokowi lebih memilih memperkuat barisan koalisinya.

"Arahnya ada kemungkinan reshuffle. Ketimbang menawarkan, merayu Gerindra bergabung, lebih dipertimbangkan memperkuat barisan koalisi yang sudah sangat kuat, misalnya menambah PDIP," kata Hanta di tvOne, Rabu, 11 Januari 2017.

Hanta mengatakan Jokowi bisa saja mengajak Gerindra masuk. Syaratnya, partai tersebut mau bila Prabowo dijadikan calon wakil presiden dan berpasangan dengan Jokowi. Ini jika partai itu ingin mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2019.

"Misalnya dengan mengambil jatah 4 menteri. Tapi kalau Gerindra masih mendukung Prabowo sebagai capres, bergabung dengan pemerintahan, (langkah Jokowi) amat sangat keliru," kata dia.

Oleh karena itu, dia berpendapat pilihan paling kuat adalah dengan menambah kursi menteri bagi PDIP. Apalagi, dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri menegaskan siap membela pemerintahan Jokowi.

"Ujung yang ditawarkan PDIP adalah untuk menjaga pemerintahan. Dengan mendukung pemerintahan itu ya harus tambah lagi," kata dia.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Karim Suryadi mengakui bahwa secara tekstual apa yang disampaikan Megawati memang menyatakan kesiapannya mengamankan pemerintahan Jokowi sampai akhir. Jika ada yang mengganggu maka PDIP siap membela.

Namun, bila dilihat secara kontekstual, dia membaca bahwa apapun kebutuhan Jokowi termasuk mengganti orang-orangnya, mereka siap.

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat yang Biayanya Rp 1,4 Triliun

"Sebab Mega bilang kita punya kader bisa membela dalam konteks apapun, membela dari gangguan maupun siap memberikan dukungan ketika Jokowi meminta bantuan," kata dia. (ase)

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Jokowi Minta Sistem Bayar Tol Tanpa Tapping

Presiden Jokowi memberikan sejumlah evaluasi atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2024 lalu dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini Senin, 6 Mei 2024.

img_title
VIVA.co.id
6 Mei 2024